A. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Lalu Wirajaya

3. Menyatakan bahwa semasa hidupnya almarhum H. Lalu Wirajaya telah melakukan transaksi jual beli tanah seluas 1.000 m?2; (seribu meter persegi) dengan pihak Para Tergugat.

4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah mengakui adanya transaksi jual beli tanah seluas 1.000 m?2; tersebut dalam perkara Pengadilan Negeri Praya Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Pya, sebagaimana dibuktikan dengan dokumen jawaban, berita acara persidangan, dan alat bukti lainnya.

5. Menyatakan bahwa luas tanah yang menjadi kesepakatan transaksi jual beli antara almarhum H. Lalu Wirajaya dengan pihak Para Tergugat adalah 1.000 m?2;, bukan 1.700 m?2; serta  bagian dari tanah seluas 2.2482 Meter persegi dengan nomor  ser tifikat hak milik 1679 atas nama H.Muh.Tohri , yang terletak di Desa  Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Batas batas sebagai Berikut:

        Sebelah Utara  : Perbatasan Dengan jalan Pahlawan Renteng

        Sebelah  Selatan : Jalan kampung Rancak

         Sebelah Barat  : Perbatasan dengan TK

         Sebelah Timur : Perbatasan dengan lesehan monte saat ini Pertamina

6. Menyatakan bahwa pembatalan Akta Jual Beli Nomor 94 Tahun 2015 tidak menghapus fakta adanya transaksi jual beli seluas 1.000 m?2; dan kewajiban penyelesaian hak serta kewajiban para pihak

7. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak bersedia mengembalikan dan menyerahkan tanah seluas 1.000 m?2; kepada Para Penggugat  merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

8. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama dan/atau sesuai dengan bagian tanggung jawab hukum masing-masing untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah seluas 1.000 m?2; (seribu meter persegi) kepada Para Penggugat selaku ahli waris almarhum H. Lalu Wirajaya, dalam keadaan kosong, bebas dari penguasaan Para Tergugat, serta tanpa hambatan dan gangguan dari Para Tergugat maupun pihak lain yang memperoleh hak atau penguasaan dari Para Tergugat..

9. Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan segala bentuk penguasaan, pemanfaatan, penggunaan, atau tindakan lain terhadap tanah seluas 1.000 m?2; yang dapat menghalangi Para Penggugat memperoleh kembali penguasaan atas tanah tersebut.

10. Menghukum Para Tergugat untuk tidak menjual, mengalihkan, menghibahkan, menjaminkan, menyewakan, atau melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap tanah seluas 1.000 m?2; kepada pihak lain yang dapat merugikan hak Para Penggugat.

11. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor  1679 Atas Nama H.MUHAMAD TOHRI (alm) serta memberikan bantuan dan menandatangani segala macam dokumen yang diperlukan dalam proses penyelesaian administrasi pertanahan atas tanah seluas 1.000 m?2; tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan yang berkekuatan hukum tetap."Apabila Tergugat tidak mau menyerahkan sertikat Hak Milik Nomor 2679 atas Nama H.MUHAMAD TOHRI maka memerintahkan Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah untuk menerbitkan sertifikat pengganti karena hilang atau tidak di kehatui keberadaan nya guna kelancaran eksekusi"

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan kewajiban penyerahan tanah setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan Para Tergugat telah diperingatkan untuk melaksanakannya,

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah), atau jumlah lain yang dianggap patut dan adil oleh Majelis Hakim.

14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas objek sengketa apabila permohonan sita jaminan dikabulkan oleh Majelis Hakim.

15. Menyatakan bahwa putusan ini mempunyai kekuatan Hukum yang sama Dengan Akta Jual Beli ( AJB) atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa antara Para Penggugat selaku Pembeli dan Tergugat selaku Penjual

16.Memberika ijin kuasa Penuh Kepada Penggugat Untuk bertindak sendiri,mewakili para Tergugat jika enggan dalam Menandatangani AJB Baru di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang atau Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan  (BPN) Kabupaten Lombok Tengah untuk mengukur ulang, menerima Pendaftaran ,memproses ,dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Para Penggugat berdasarkan putusan  ini yang terlah berkekuatan Hukum tetap (inkracht  van gewisde) tanpa kehadiran dan tanda tangan para tergugat

17. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.

18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

C. SUBSIDAIR UMUM

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono).