Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI PRAYA
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara
87/Pdt.G/2026/PN Pya VICTOR RAMOS JORQUES 1.ROBERT JAMES NEILL
2.PT BROW BROS LOMBOK
Persidangan
Tanggal Pendaftaran Selasa, 27 Okt. 2026
Klasifikasi Perkara Perbuatan Melawan Hukum
Nomor Perkara 87/Pdt.G/2026/PN Pya
Tanggal Surat Selasa, 20 Okt. 2026
Nomor Surat
Penggugat
NoNama
1VICTOR RAMOS JORQUES
Kuasa Hukum Penggugat
NoNamaNama Pihak
1Dolvianus Nana, SHVICTOR RAMOS JORQUES
Tergugat
NoNama
1ROBERT JAMES NEILL
2PT BROW BROS LOMBOK
Kuasa Hukum Tergugat
Turut Tergugat
NoNama
1PATRICIA NEILL
2NOTARIS HAERUL ANWAR, S.H., M.Kn
3KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Kuasa Hukum Turut Tergugat -
Nilai Sengketa(Rp) 0,00
Petitum

DALAM PROVISI

  1. Mengabulkan permohonan provisi PENGGUGAT;
  2. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, selama pemeriksaan perkara a quo sampai dijatuhkannya putusan akhir, untuk tidak menggunakan keputusan RUPS-LB PT BROW BROS LOMBOK tanggal 29 Juli 2026 dan/atau Akta Nomor 13 tanggal 29 Juli 2026 sebagai dasar untuk melakukan perubahan lebih lanjut terhadap komposisi pemegang saham, susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, serta Anggaran Dasar Perseroan, kecuali berdasarkan persetujuan seluruh pemegang saham atau putusan/penetapan pengadilan yang berwenang;
  3. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, selama pemeriksaan perkara a quo, untuk tidak mengajukan perubahan lebih lanjut terhadap data PT BROW BROS LOMBOK dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang secara langsung mendasarkan kewenangannya pada keputusan RUPS-LB tanggal 29 Juli 2026, kecuali berdasarkan persetujuan seluruh pemegang saham atau putusan/penetapan pengadilan yang berwenang;
  4. Memerintahkan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan menaati Putusan Provisi sesuai kedudukan, kewenangan, dan kapasitas hukum masing-masing.

DALAM POKOK PERKARA

  1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan PENGGUGAT, VICTOR RAMOS JORQUES, adalah pemegang saham yang sah dalam PT BROW BROS LOMBOK sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham atau sebesar 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara, beserta seluruh hak yang melekat pada saham tersebut berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan;
  3. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Praya Nomor 140/Pdt.P/2026/PN Pya tanggal 6 Juli 2026 karena tidak memenuhi kewajiban pemanggilan kepada PENGGUGAT sesuai Penetapan a quo dan Pasal 81 jo. Pasal 82 UUPT, dan tindakan tersebut memenuhi seluruh unsur Pasal 1365 KUHPerdata;
  4. Menyatakan penyelenggaraan RUPS-LB PT BROW BROS LOMBOK tanggal 29 Juli 2026 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena pemanggilan PENGGUGAT tidak memenuhi Penetapan Pengadilan Negeri Praya Nomor 140/Pdt.P/2026/PN Pya tanggal 6 Juli 2026 serta Pasal 81 jo. Pasal 82 UUPT;
  5. Menyatakan seluruh keputusan yang diambil dan/atau dihasilkan dalam RUPS-LB PT BROW BROS LOMBOK tanggal 29 Juli 2026, khususnya keputusan mengenai pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai akibat dari tidak sahnya penyelenggaraan RUPS-LB tersebut;
  6. Menyatakan Akta Nomor 13 tanggal 29 Juli 2026, sepanjang memuat dan/atau didasarkan pada keputusan RUPS-LB tanggal 29 Juli 2026 yang dinyatakan tidak sah berdasarkan Putusan ini, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai dasar untuk melaksanakan keputusan RUPS-LB tersebut;
  7. Menyatakan pengangkatan ROBERT JAMES NEILL sebagai Direktur PT BROW BROS LOMBOK dan PATRICIA NEILL sebagai Komisaris PT BROW BROS LOMBOK yang bersumber dari keputusan RUPS-LB tanggal 29 Juli 2026 tidak mempunyai dasar hukum yang mengikat;
  8. Menyatakan pencatatan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT BROW BROS LOMBOK berdasarkan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0386244 tanggal 5 Agustus 2026, yang bersumber dari keputusan RUPS-LB tanggal 29 Juli 2026 yang dinyatakan tidak sah;
  9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I untuk tidak menggunakan keputusan RUPS-LB tanggal 29 Juli 2026 dan/atau Akta Nomor 13 tanggal 29 Juli 2026 sebagai dasar kewenangan melakukan tindakan korporasi setelah keputusan RUPS-LB tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  10. Menghukum TURUT TERGUGAT I untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini dan tidak mendasarkan kewenangan sebagai Komisaris pada keputusan RUPS-LB tanggal 29 Juli 2026 setelah keputusan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  11. Menghukum TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan taat terhadap Putusan ini sesuai kedudukan dan kewenangannya sebagai Notaris, serta tidak menggunakan dan/atau menindaklanjuti Akta Nomor 13 tanggal 29 Juli 2026 sebagai dasar tindakan hukum lebih lanjut sepanjang Akta tersebut memuat dan/atau bersumber dari keputusan RUPS-LB yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  12. Menghukum TURUT TERGUGAT III untuk tunduk dan taat terhadap Putusan ini dan, setelah Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan tindak lanjut administratif sesuai kewenangan, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap data PT BROW BROS LOMBOK dalam SABH;
  13. Menghukum TERGUGAT II, melalui pihak yang sah mewakili Perseroan sesuai UUPT pada saat pelaksanaan Putusan, untuk memberikan kepada PENGGUGAT salinan risalah RUPS-LB PT BROW BROS LOMBOK tanggal 29 Juli 2026 sesuai Pasal 100 ayat (3) UUPT;
  14. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tunduk, menaati, dan melaksanakan Putusan ini;
  15. Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sepanjang Majelis Hakim menilai seluruh persyaratan Pasal 191 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000, SEMA Nomor 4 Tahun 2001, dan ketentuan hukum acara yang berlaku telah terpenuhi;
  16. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak