Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan:

PETITUM:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah berasal dari milik Almarhumah Inaq Musti/Ahli Warisnya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor: 271/Pdt.G/1996/PA.Pra dan eksekusinya;

3. Menyatakan Hukum bahwa jual beli antara Penggugat dan ahli waris Inaq Musti sah menurut hukum;

4. Menyatakan Hukum Bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas Tanah Obyek Sengketa;

5. Menyatakan hukum bahwa Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 202 atas nama Haji Tarmuzi, Luas 532 M2, merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan Hukum bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 202 atas nama Haji Tarmuzi, Luas 532 m2, yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum

7. Menyatakan Hukum Bahwa Penggunaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 202 atas nama Haji Tarmuzi, Luas 532 m2, oleh orang lain dan atau ahli waris haji Tarmuzi/ Para Tergugat untuk menguasai dan mengelola Tanah Obyek sengketa adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum,

8. Menyatakan Hukum bahwa segala surat-surat/dokumen-dokumen yang diterbitkan atas nama Haji Tarmuzi dan/atau Ahli warisnya/ Para Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum,

9. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa pun yang menguasai Tanah Obyek Sengketa untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, bila diperlukan dengan bantuan aparat penegak hukum;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini, terhitung 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hingga seluruh kewajiban dipenuhi;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas Tanah Obyek Sengketa;

12. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat;

13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari pihak manapun (uitvoerbaar bij voorraad).

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).