Berdasarkan peristiwa hukum dan dalil-dalil tersebut di atas, PELAWAN mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa PELAWAN adalah pelawan yang benar dan sah secara hukum;
3. Mengangkat dan mengeluarkan tanah obyek perlawanan dari sita eksekusi;
4. Menyatakan hukum TERLAWAN terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrehtmatige Daad) mengklaim dan memasukkan tanah sobyek perlawanan kedalam surat gugatannya;
5. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek perlawanan adalah hak milik PELAWAN;
6. Menyatakan hukum bahwa segala akta-akta, surat-surat peralihan yang timbul diatas tanah obyek perlawanan tanpa seizin PELAWAN adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum TERLAWAN untuk menyerahkan tanah obyek perlawanan dalam keadaan kosong bebas dari pihak ketiga kepada PELAWAN sebagai pemilik sah, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat negara atau polisi;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari TERLAWAN;
9. Menguhukum TERLAWAN atau siapapun yang mengakui dan menguasai tanah obyek perlawanan dan/atau pihak ketiga yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dari penguasaan di atas tanah obyek perlawanan, dan bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
10. Menyatakan hukum agar Terlawan dihukum membayar uang denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per hari setiap keterlambatannya dalam menyerahkan tanah obyek perlawanan;
11. Menghukum TERLAWAN untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila menurut hasil persidangan yang terhormat Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain dan pendapat berbeda, Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).