Dalam hal yang diuraikan di bawah ini diwakili dan/atau akan dididampingi oleh Kuasa/Penasehat Hukumnya: 

Setia Dharma, S.H., M.H.

Nining Ratnaningsih, S.H.

Murdipin Hadi, S.H.

Lalu Burhanuddin, S.H.

Zaenal Abidin, S.H.

Al Fath Prabowo, S.H.,M.H.

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum MADANI (LBH MADANI) berkedudukan di Advokat berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Madani, beralamat di Jalan Ciputat Raya No. 2A, RT. 04/07, Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan; 

 

 

Pemohon  dengan  ini  hendak  mengajukan  permohonan  Praperadilan  melalui Pengadilan Negeri Praya terhadap:

 

Kepala Kepolisian Resort Lombok Tengah  cq. Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Lombok Tengah, beralamat di  Jalan Basuki Rahmat Nomor 4, Praya, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

 Selanjutnya disebut sebagai  ----------------------------------------------- TERMOHON I

Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat  cq. Direktur Reskrimum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, beralamat di  Jalan Langko Nomor 77, Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara 

Barat;

 Selanjutnya disebut sebagai  -------------------------------------------- TERMOHON II

 

Tentang:

Tidak sahnya penangkapan terhadap Pemohon I berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/78/X/RES.1.24./2023/Reskrim Tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Termohon I

Tidak sahnya penangkapan terhadap Pemohon II berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/79/X/RES.1.24./2023/Reskrim Tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Termohon I

Tidak  sahnya penetapan tersangka yang  dilakukan terhadap Pemohon I, yang Pemohon ketahui berdasarkan: Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/58/X/2022/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 13 Oktober 2023  (“Surat Penetapan Tersangka”) yang dikeluarkan oleh Termohon I; dan

Tidak sahnya penahanan berdasarkan Terhadap Pemohon I Surat Perintah Penahanan nomor SP.Han/108/X/RES.1.24./2023/Ditreskrimum Tanggal 14 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Termohon II 

Gugatan Ganti Rugi dan Rehabilitasi karena penangkapan dan/atau penahanan yang melawan hukum Terhadap Pemohon I dan Pemohon II ; 

 

Bahwa dasar hukum dan alasan-alasan diajukannya permohonan praperadilan ini adalah sebagai berikut:

 

 

DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang menyatakan:

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara   Republik   Indonesia   Nomor   3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk   penetapan   tersangka,   penggeledahan, dan penyitaan;

Bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi ini, maka sah atau tidak sahnya Penetapan Tersangka merupakan salah satu objek  praperadilan, dimana penetapan Tersangka harus dapat diuji objektifitas dan keabsahannya baik secara formil maupun materiil melalui pengujian horizontal di Pengadilan Negeri. 

 

Pasal 1 angka 10  huruf (a) Jo Pasal 77 s/d Pasal 79 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) mengatur sebagai berikut:

 

Pasal 1 Angka 10:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

 

 

Pasal 77

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

 

Pasal 78

Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.

 

Pasal 79

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”